Diskominfostandi Kota Bekasi merupakan salah satu Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian di lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi. Namun pada faktanya belum seluruh fungsi dapat diselenggarakan. Hal ini dibuktikan dengan masih terdapat beberapa uraian tugas yang…
Perlindungan data pribadi dapat diawali dengan mengidentifikasi tingkat dampak informasi untuk dipetakan pada Security and Privacy Control dari NIST SP800-53. BPJS Kesehatan merupakan salah satu organisasi yang mengelola data pribadi di Indonesia. Hasil Identifikasi tingkat dampak pada proses pengelolaan data pribadi pada BPJS Kesehatan menunjukkan bahwa aspek kerahasiaan memiliki dampak tinggi…
Diskominfostandi Kota Bekasi merupakan salah satu Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian di lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi. Namun pada faktanya belum seluruh fungsi dapat diselenggarakan. Hal ini dibuktikan dengan masih terdapat beberapa uraian tugas yang…
Perlindungan data pribadi dapat diawali dengan mengidentifikasi tingkat dampak informasi untuk dipetakan pada Security and Privacy Control dari NIST SP800-53. BPJS Kesehatan merupakan salah satu organisasi yang mengelola data pribadi di Indonesia. Hasil Identifikasi tingkat dampak pada proses pengelolaan data pribadi pada BPJS Kesehatan menunjukkan bahwa aspek kerahasiaan memiliki dampak tinggi…
Implementasi sertifikat elektronik pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sebagai wujud kontribusi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP )dalam upaya meningkatkan keamanan pada layanan e-government sebagaimana diamanatkan oleh pemerintah. Implementasi tersebut diujicobakan pada 14 LPSE di Jawa Tengah sejak tahun 2013 hingga saat ini. Mengingat bahwa sertifikat elektro…
Pusdatin merupakan salah satu unit organisasi Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengelolaan data, sistem informasi, komunikasi, dan telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang OTK Kemendagri. Saat ini, pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdatin tersebut belum optimal sebagaimana tercantum …
Penulisan Tugas Akhir bertujuan untuk mengetahui sejauh mana prosentase efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan persandian di Sub Direktorat Sandi dan Komunikasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas yaitu efektivitas pelaksanaan kegiatan persandian. Metode penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data …
Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penegak hukum membutuhkan perlindungan dan pengamanan atas informasi-informasi yang ada dalam rangka mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan tugas. Berkaitan dengan hal tersebut, dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang mengerti dan memahami persandian. Hal ini dikarenakan objek dari kegiatan persandian adalah berita rahasia yang d…
Pusdiklat Lemsaneg sebagai pelaksana pembinaan, bimbingan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di lingkungan Lemsaneg dan sumber daya manusia sandi, menyelenggarakan beberapa jenis diklat, salah satunya adalah Diklat Sandiman Dasar (DSD). Puskom Kemenlu sebagai salah satu pengguna lulusan DSD membutuhkan sandiman yang tidak hanya menguasai ilmu persandian namun juga har…
Pusdiklat Lemsaneg sebagai pelaksana pembinaan, bimbingan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di lingkungan Lemsaneg dan sumber daya manusia sandi, menyelenggarakan beberapa jenis diklat, salah satunya adalah Diklat Sandiman Dasar (DSD). Puskom Kemenlu sebagai salah satu pengguna lulusan DSD membutuhkan sandiman yang tidak hanya menguasai ilmu persandian namun juga har…