Text
TA-PERANCANGAN DOKUMEN KEBIJAKAN MANAJEMEN KUNCI PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENERBITAN KTP ELEKTRONIK
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merupakan instansi pemerintah yang menyelengarakan penerbitan KTP Elektronik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 209. Proses penerbitan KTP Elektronik melibatkan informasi elektronik berupa biodata, tanda tangan, pas photo, dan sidik jari tangan penduduk. Penerapan kriptografi pada informasi elektronik dalam penerbitan KTP Elektronik merupakan salah satu upaya untuk memenuhi syarat keamanan informasi elektronik sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 208 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada penerapan kriptografi, manajemen kunci sangat dibutuhkan untuk meminimalisir kebobolan kunci kriptografi. Untuk mencapai sasaran manajemen kunci dibutuhkan kebijakan manajemen kunci sebagai dasar pelaksanan manajemen kunci. Sampai sat ini, belum terdapat kebijakan manajemen kunci di Kemendagri dalam penerbitan KTP Elektronik. Untuk itu perlu dilakukan penelitan berupa perancangan dokumen kebijakan manajemen kunci di Kemendagri dalam penerbitan KTP Elektronik. Penelitan ini mengunakan metode kualitatif deskriptif karena dilakukanya penyelidikan dan pengambaran mengenai penerapan manajemen kunci berdasarkan fakta-fakta yang terlihat. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa telah dokumen, observasi dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan yaitu segitga kebijakan berupa analisis aktor, konten, konteks dan proses. Hasil dari penelitan ini adalah rancangan dokumen kebijakan manajemen kunci pada Kementerian Dalam Negeri dalam Penerbitan KTP Elektronik. Rancangan dokumen kebijakan manajemen kunci tersebut dibuat dalam bentuk rancangan Permendagri.
No other version available