CD-ROM
Analisis Pola Hubungan dan Pembinaan Persandian Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Abstrak
Otonomi daerah membawa banyak perubahan dalam hal pemerintahan, salah satunya adalah masalah persandian. Dengan adanya otonomi daerah menyebabkan pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah berubah dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Otonomi daerah menyebabkan jalur hirarki yang ada antara pusat dan daerah tidak berjalan, selain itu dalam hal persandian terjadi ketidak seragaman bentuk organisasi persandian. Adanya perubahan pola hubungan tersebut berdampak pada pembinaan yang dilakukan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Metode deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan pola hubungan pusat dan daerah dalam tiga aspek yaitu kewenangan, keuangan serta pembinaan dan pengawasan. Analisis yang dilakukan yaitu Gap Analysis untuk mengetahui kondisi saat ini dengan kondisi ideal yang diharapkan. Digunakan pula SWOT analysis untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pola hubungan dan pembinaan persandian serta untuk memperoleh strategi yang dapat dilakukan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa otonomi daerah menyebabkan hubungan dan pembinaan persandian pusat dan daerah tidak optimal. Dari analisis SWOT diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi pola hubungan dan pembinaan persandian. Kebijakan yang dapat ditempuh dalam upaya pembinaan persandian daerah berdasarkan analisis cenderung pada strategi yang bersifat agresif (SO) dengan fokus pada kebijakan terkait pembinaan dan kewenangan.
viii + 105 halaman + 11 lampiran (2011)
Kata Kunci : Pola Hubungan (1), Pembinaan (2), Gap analysis (3), SWOT analysis (4), Persandian (5)
No copy data
No other version available