CD-ROM
Analisis Pengembangan Kelembagaan Persandian Pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pasca Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Seiring dengan berjalannya kegiatan pemerintahan, urusan persandian menjadi salah satu hal yang diatur dalam pelaksanaan otonomi daerah. Khusus di Pemprov DKI Jakarta, persandian berada pada lingkup struktural, dalam wadah Sub Bagian Sandi di bawah Bagian Sandi dan Pengamanan Balaikota Biro Umum Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta. Penelitian dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk kelembagaan persandian tersebut serta proses pengembangannya dalam pelaksanaan otonomi daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil pengumpulan data kepada 13 informan di Pemprov DKI Jakarta, Lembaga Sandi Negara dan Departemen Dalam Negeri dengan menggunakan wawancara, kuesioner, dokumentasi dan observasi dilakukan gap analysis untuk memperjelas permasalahan yang terjadi dan analisis SWOT untuk mendapatkan strategi atau langkah-langkah yang ditempuh untuk mengembangkan kelembagaan persandian. Dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa pengembangan kelembagaan persandian di Pemprov DKI Jakarta dilakukan seiring dengan perkembangan tugas dan fungsi yang dimiliki.
No copy data
No other version available