Tindak pidana pers pada dasarnya merupakan kelompok tindak pidana yang mempublikasikan berita dengan tulisan yang isinya bersifat melawan hukum. Tersebar di KUHP dan di peraturan perundang-undangan lainnya. Penyelesaian kasus pidana pers, tidak bisa dipaksakan dengan UU Pers. Tindak pidana pers juga bukan lex specialis dalam UU Pers. Meskipun dengan alasan terlebih dahulu menggunakan hak jaw…
Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasikan hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratif Daftar isi: BAB I Pendahuluan BAB II Perlindungan kebebasan berekspresi dalam kebijakan pidana BAB III Kebijakan pidana dan pengaturan dalam UU ITE BAB IV Implementasi ketentuan pidana dalam UU ITE BAB V Kesimpulan dan rekomend…
Buku ini menggambarkan tenang apa itu Cyber Crime, pertanggungjawabanya dan juga penegakkan hukum tekait kejahatan cyber crime. Kehadiran buku ini tentu sangat membantu, tidak hanya bagi kalangan kepolisian untuk menangani kejahatan di dunia maya, tetapi juga bagi mahasiswa yang terkait untuk menekuni bidang hukum terkait hukum cyber. Tulisan dan riset tentang kejahatan siber dari aparat kepoli…
Daftar isi: KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) BUKU KESATU: ATURAN UMUM Bab I. Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan Bab II. Pidana Bab III. Hal-hal yang menghapuskan mengurangi atau memberatkan pidana Bab IV. Percobaan Bab V. Penyertaan dalam tindak pidana Bab VI. Perbarengan tindak pidana Bab VII. Mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejah…